Bahasan seputar Hukum Ketenagakerjaan yang dikemas dengan ringan dan mudah untuk dipelajari bagi HR dan entrepreneur.
Hukum Ketenagakerjaan identik dengan pasal-pasal atau ayat-ayat panjang yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, baik dari sisi perusahaan maupun karyawan.
Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi oleh UU Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah semakin membuat UU Ketenagakerjaan sulit untuk dipelajari.
Di blog Gadjian, informasi ini disarikan agar lebih mudah dipahami dan dicerna sehingga baik perusahaan maupun karyawan dapat menerapkan Hukum Ketenagakerjaan dengan lebih baik di linkungan kerja.
Magang kerja atau internship adalah bentuk program pelatihan kerja bagi siswa sekolah kejuruan dan mahasiswa tingkat akhir. Selain sebagai syarat kelulusan program studi di sekolah/universitas tempat mer[...]
Sampai saat ini, UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 masih menimbulkan banyak pertanyaan dari para HR di perusahaan. Ini terkait dengan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan yang diubah melalui aturan turunan [...]
Aturan ketenagakerjaan di Indonesia mewajibkan setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah yang berlaku untuk seluruh karyawan. Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terend[...]
Salah satu tujuan pemerintah menyusun Omnibus Law adalah mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi digital. Karena itu, selain mempermudah perizinan usaha, pemerintah juga melonggarkan aturan penggunaa[...]
Klaster ketenagakerjaan merupakan bagian isi Omnibus Law yang paling banyak mendapat sorotan media dan menarik perhatian publik, mengingat aturan tersebut menyangkut nasib pengusaha dan pekerja Indonesia[...]
Pemerintah baru saja mengesahkan 49 aturan turunan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Aturan hukum tersebut mencakup 11 kla[...]
Meski diwarnai pro dan kontra, UU Cipta Kerja akhirnya sah dan mulai berlaku setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. Naskah Omnibus Law itu itu sendiri telah mengalami perubahan[...]
Penyebutan masa kerja sering dianggap sama dengan periode kerja, sehingga kedua istilah ini kerap dipertukarkan untuk menyebut waktu yang digunakan karyawan untuk bekerja. Padahal, keduanya merupakan kon[...]
Karyawan tetap yang mengundurkan diri (resign) dari pekerjaan di tengah tahun berdampak pada administrasi pajak penghasilan karyawan. Perusahaan harus membuat pembetulan karena terjadi kelebihan potong p[...]
Pemerintah akan melakukan pencairan bantuan sosial berupa subsidi gaji bagi karyawan swasta peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 600.000 dalam waktu dekat. Pemerintah berharap dengan melakukan pencair[...]