Bahasan seputar Hukum Ketenagakerjaan yang dikemas dengan ringan dan mudah untuk dipelajari bagi HR dan entrepreneur.
Hukum Ketenagakerjaan identik dengan pasal-pasal atau ayat-ayat panjang yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, baik dari sisi perusahaan maupun karyawan.
Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi oleh UU Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah semakin membuat UU Ketenagakerjaan sulit untuk dipelajari.
Di blog Gadjian, informasi ini disarikan agar lebih mudah dipahami dan dicerna sehingga baik perusahaan maupun karyawan dapat menerapkan Hukum Ketenagakerjaan dengan lebih baik di linkungan kerja.
Gaji merupakan hak karyawan yang wajib dibayar oleh perusahaan sebagai imbalan atas tanggung jawab pekerjaan yang telah dijalankan. Umumnya, penggajian di perusahaan dilakukan secara sistematis melalui p[...]
Perusahaan yang telah mempekerjakan para karyawan kontrak atau PKWT pada saat ini wajib untuk mempersiapkan sebuah uang kompensasi PKWT atau disebut juga uang pesangon. Hal tersebut memang diketahui tida[...]
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. JK[...]
Rumus Perhitungan PPh Pasal 26 WNA Beserta Contohnya- Selain PPh Pasal 21, ada lagi jenis pajak karyawan yang juga perlu diketahui admin HR/Finance di perusahaan, yakni PPh Pasal 26. Apa perbedaannya? PP[...]
Di Indonesia, hak cuti karyawan menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, yang kemudian diatur ulang dalam Omnibus Law atau UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Aturan cuti karyawan swasta yang ditetapkan[...]
Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengenal dua jenis status karyawan perusahaan, yaitu karyawan kontrak dan karyawan tetap. Karyawan kontrak terikat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sedangkan kar[...]
Tanya Jawab Waktu Istirahat Kerja di UU Cipta Kerja – Jam istirahat kerja sudah diatur pada Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang PKW[...]
Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena kondisi tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pemberi pekerja dan pekerja. PHK karyawan atau pekerja seb[...]
Salah satu pertanyaan UU Cipta Kerja yang sering muncul dari kalangan HR adalah tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perusahaan atau HRD harus memikirkan hal ini. Sebab, akan selalu ada kemun[...]
Dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, pemerintah melakukan reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi pada UU Ketenagakerjaan, sehingga lahirlah UU No.11 T[...]