Bahasan seputar Hukum Ketenagakerjaan yang dikemas dengan ringan dan mudah untuk dipelajari bagi HR dan entrepreneur.
Hukum Ketenagakerjaan identik dengan pasal-pasal atau ayat-ayat panjang yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, baik dari sisi perusahaan maupun karyawan.
Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi oleh UU Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah semakin membuat UU Ketenagakerjaan sulit untuk dipelajari.
Di blog Gadjian, informasi ini disarikan agar lebih mudah dipahami dan dicerna sehingga baik perusahaan maupun karyawan dapat menerapkan Hukum Ketenagakerjaan dengan lebih baik di linkungan kerja.
Undang-Undang Cipta Kerja No 6 Tahun 2023 menyebutkan ada 15 alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Alasan PHK ini memengaruhi jenis kompensasi yang diterima ka[...]
Kontrak kerja adalah suatu perjanjian hukum antara pekerja dan perusahaan yang mengatur berbagai aspek kerja termasuk masa kerja, gaji, tanggung jawab, hak pekerja dan hal-hal lainnya. Selain itu di dala[...]
Dalam dinamika dunia kerja, perubahan komposisi dalam organisasi adalah suatu hal yang tidak dapat terhindarkan. Salah satu pemicu terjadinya perubahan di dalam organisasi adalah pengajuan resign karyawa[...]
Prosedur pengunduran diri karyawan di setiap perusahaan bisa berbeda-beda. Namun, yang paling umum di antaranya adalah pemberitahuan resign satu bulan sebelumnya, penyelesaian tanggung jawab pekerjaan, s[...]
Aturan Ketenagakerjaan tentang Jam Kerja Karyawan Swasta- Setiap perusahaan memiliki aturan jam kerja yang disesuaikan dengan jenis usaha dan waktu operasional bisnis. Ada yang menerapkan jam kerja kanto[...]
Aturan pemerintah tentang waktu istirahat karyawan adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Perppu Cipta Kerja merupakan undang-undang terkini yang menjadi acuan berbaga[...]
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 telah disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 oleh lembaga legislatif pada Maret 2023 meski masih menyisakan pro dan kontr[...]
Hal yang paling ditunggu-tunggu oleh karyawan saat mendekati bulan Ramadan adalah THR atau Tunjangan Hari Raya. THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada seluruh karyawann[...]
Peraturan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) akan kembali dibahas menjelang bulan puasa 2023 ini. Dikutip dari Bisnis.com, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi berharap ketentuan tersebut akan dieda[...]
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu hak yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, termasuk karyawan outsourcing. THR merupakan bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawannya k[...]