Bahasan seputar Hukum Ketenagakerjaan yang dikemas dengan ringan dan mudah untuk dipelajari bagi HR dan entrepreneur.
Hukum Ketenagakerjaan identik dengan pasal-pasal atau ayat-ayat panjang yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, baik dari sisi perusahaan maupun karyawan.
Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi oleh UU Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah semakin membuat UU Ketenagakerjaan sulit untuk dipelajari.
Di blog Gadjian, informasi ini disarikan agar lebih mudah dipahami dan dicerna sehingga baik perusahaan maupun karyawan dapat menerapkan Hukum Ketenagakerjaan dengan lebih baik di linkungan kerja.
Inilah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Mengatur tentang Tunjangan Karyawan- Menurut hukum perburuhan di Indonesia, pemberian tunjangan karyawan bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan[...]
Perusahaanmu ingin mencari karyawan kontrak untuk pekerjaan tertentu? Sebelum merekrut mereka, yuk cek dulu aturan pemerintah mengenai perjanjian kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2003, dikenal dua j[...]
Setiap tahunnya, upah minimum di daerah-daerah di Indonesia mengalami penyesuaian. Kita mengenal adanya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang wajib dievaluasi dan direvisi oleh gubernur. Selain UMP, gubernur [...]
Untuk menunjang operasional perusahaan, terkadang perusahaan harus menggunakan tenaga alih daya (outsourcing). Dalam pengaturan upah dan tunjangan, setiap perusahaan mungkin memiliki perjanjiannya sendir[...]
Menteri Ketenagakerjaan 2018, Hanif Dhakiri, kembali mengingatkan bahwa perusahaan wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 atau 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sehubungan dengan [...]
Saat memasuki bulan Ramadan, banyak perusahaan yang mulai sibuk menyiapkan dan menghitung Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan mengingat Lebaran sudah dekat, atau kurang dari sebulan. Menurut Peratur[...]
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan pembayaran hak non-upah yang selalu ditunggu-tunggu karyawan menjelang hari raya keagamaan. Setiap karyawan tetap maupun kontrak yang telah bekerja minimal satu bulan [...]
Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam mengelola karyawan. Akan tetapi, UU Ketenagakerjaan harus tetap dijadikan patokan. Jangan sampai, inovasi dalam rancangan peraturan perusahaan ber[...]
Bagi perusahaan yang memiliki karyawan inti dalam jumlah yang cukup banyak, tentu membutuhkan dukungan dalam menjalankan operasionalnya. Sebagai contoh, tenaga kebersihan, keamanan, atau penyediaan makan[...]
“Apakah Perusahaan yang Melanggar UU Ketenagakerjaan Mendapatkan Sanksi Pidana?” Pertanyaan di atas selama ini mungkin menggelitik banyak orang. Selain muncul di benak karyawan yang mera[...]