Setiap negara punya standar upah minimum yang berlaku untuk industri di wilayah masing-masing. Sebagai contoh, upah terendah per jam tahun 2021 di Australia US $12.8, Jerman US $12.2, Inggris US $11.3, Korea US $8.8, dan Brasil US $2.2.*
Bagaimana dengan Indonesia? Beda negara tentu beda aturan. Indonesia juga menerapkan sistem upah minimum, namun tidak berlaku secara nasional, melainkan per daerah. Artinya, setiap provinsi atau kabupaten/kota memiliki standar upah terendah yang berbeda.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap menjadi regulator kebijakan upah dengan menetapkan peraturan pengupahan, termasuk mengumumkan persentase kenaikan upah minimum rata-rata secara nasional setiap tahun.
Upah minimum
Ketentuannya terdapat dalam UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketentuan ini menggantikan aturan upah minimum di UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan PP Pengupahan No 78 Tahun 2015.
Baca Juga: Aturan Sistem Upah Menurut Depnaker
Upah minimum (UM) adalah standar upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman pengupahan di perusahaan. Jadi, setiap perusahaan dilarang membayar upah karyawan lebih rendah dari upah minimum.
Komponen upah minimum adalah upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Apabila perusahaan membayarkan upah pokok dan tunjangan tetap, maka besaran upah pokok tidak boleh lebih rendah dari UM.
Jika Upah = Upah pokok + tunjangan tetap, maka
Upah pokok ≥ Upah minimum
Perlu diingat, UM hanya berlaku untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun di perusahaan bersangkutan. Sedangkan upah karyawan dengan masa kerja setahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah perusahaan.
Jenis upah minimum
Ada dua jenis UM yang saat ini berlaku menurut UU Cipta Kerja dan PP Pengupahan, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Kedua jenis UM ini ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala provinsi.
Dasar penetapan UM adalah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yang meliputi tiga variable, yakni paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, yang semuanya bersumber dari data lembaga yang berwenang di bidang statistik (BPS).
Dalam peraturan lama, ada yang disebut upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), yang berlaku secara sektoral berdasarkan kelompok lapangan usaha. Namun, kedua jenis UM ini telah dihapus dan tidak lagi berlaku sejak terbitnya UU Cipta Kerja.
Penetapan upah minimum
Sesuai UU, gubernur di setiap provinsi wajib menetapkan UMP setiap tahun melalui Surat Keputusan Gubernur yang diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Upah ini mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.
Gubernur juga dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu, yakni:
a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, berdasarkan data pada periode yang sama.
b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi
Jika UMP diumumkan 21 November, lalu kapan UMK ditetapkan?
Penetapan UMK dilakukan setelah penetapan UMP, paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Aturannya, UMK harus lebih tinggi dari UMP.
Dewan pengupahan kabupaten/kota melakukan perhitungan nilai UMK lebih dulu, kemudian menyampaikan hasilnya kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan provinsi.
Namun, apabila hasil perhitungan UMK lebih rendah dari UMP, maka bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan ke gubernur. Sehingga, UM di kabupaten/kota bersangkutan menggunakan UMP.
Selanjutnya, gubernur dapat meminta pertimbangan dewan pengupahan provinsi sebelum menetapkan UMK yang direkomendasikan bupati/wali kota.
Baca Juga: Perbandingan UMP Jakarta 2022 dan Lima Tahun Terakhir
Formula upah minimum
Perhitungan upah minimum terbaru menggunakan rumus yang berbeda dari rumus lama di PP 75/2015. Formula lama cukup sederhana dengan menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDB).
UMn adalah UM baru yang akan ditetapkan dan UMt adalah UM tahun berjalan. Sedangkan inflasi dan pertumbuhan PDB dihitung selama setahun.
Formula di atas diganti dengan formula baru dengan rumus yang lebih rumit di PP 36/2021 dengan menetapkan batas atas dan batas bawah UM. Berikut ini rumus menghitung batas atas dan batas bawah:
Setelah mengetahui batas atas dan batas bawah, dapat dihitung UM dengan formula berikut:
Contoh perhitungan upah minimum
Berikut ini contoh cara menghitung upah minimum provinsi menggunakan formula upah minimum di atas:
Diketahui data BPS seperti berikut:
a. Rata-rata konsumsi per kapita provinsi Rp2.500.000
b. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART) 4 orang
c. Rata-rata banyaknya ART bekerja pada tiap rumah 1 orang
d. Inflasi 3% dan pertumbuhan ekonomi provinsi 5% (diambil yang tertinggi/max.)
e. UMP tahun berjalan atau UM(t) Rp4.000.000
Perhitungan:
Batas atas UM(t): (2.500.000 x 4)/1 = Rp10.000.000
Batas bawah UM(t): 10.000.000 x 50% = Rp5.000.000
UMP = 4.000.000+ {5% x (10.000.000-4.000.000) : (10.000.000-5.000.000) x 4.000.000}
= 4.000.000 + 240.000
= Rp4.240.000
Dengan demikian, UMP mengalami kenaikan sebesar Rp240.000, dari UM tahun berjalan Rp4.000.000 menjadi UM tahun berikutnya Rp4.240.000.
Baca Juga: 3 Metode Menghitung Struktur dan Skala Upah
Hitung upah karyawan
Dengan menggunakan rumus hitung UM di atas, kamu bisa memperkirakan kenaikan UM tahun depan berdasarkan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, serta rata-rata jumlah ART dan ART bekerja.
Sedangkan untuk menghitung upah karyawan di perusahaan, kamu tidak perlu menggunakan rumus. Pakai saja payroll Gadjian agar lebih hemat waktu, dengan hasil perhitungan yang akurat.
Aplikasi penggajian online ini menghitung seluruh komponen slip gaji secara otomatis, mulai dari gaji, tunjangan, lembur, BPJS, bonus, sampai potongan pajak PPh 21-nya. Gadjian adalah software payroll berbasis web yang praktis, efisien, dan mudah digunakan.
Rincian penggajian karyawan dapat diatur pada aplikasi, dan selanjutnya sistem kalkulator Gadjian akan menghitung otomatis setiap bulan sesuai dengan pengaturan.
Selain gaji, Gadjian juga dapat menghitung tunjangan hari raya (THR) keagamaan, sekaligus pajaknya. Kamu juga dapat mengatur slip THR secara terpisah dari slip gaji.
Ingin membuat pedoman upah untuk perusahaan?
Aplikasi HRIS Gadjian dapat membantu kamu menyusun struktur dan skala upah, di mana upah terendah untuk golongan jabatan terendah di perusahaan dapat disesuaikan dengan UM yang berlaku. Gadjian merancang struktur dan skala upah dengan metode trend dan progressive.
