Gubernur Anies Baswedan pada 21 November 2021 telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 0,85%. Angka ini sedikit lebih rendah dari rata-rata kenaikan UMP 2022 secara nasional sebesar 1,09%.
Revisi UMP 2022
Namun, pada 18 Desember 2021, Anies merevisi angka kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1% atau senilai Rp225.667, meski mendapat penolakan dari para pelaku usaha di Jakarta karena dinilai memberatkan dan tidak sesuai dengan ketentuan kenaikan upah yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.
Revisi ini dilakukan setelah Pemerintah Daerah mendapat desakan sejumlah organisasi serikat pekerja yang beberapa kali menggelar unjuk rasa di balai kota menuntut kenaikan upah layak. Sebelumnya, Pemda DKI juga telah mengirimkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan mengenai peninjauan kembali kenaikan UMP.
Revisi kenaikan UMP Jakarta 2022 ini, menurut Anies, mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian, di antaranya dari Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2022 berada di angka 4,7% hingga 5,5%. Sedangkan inflasi akan terkendali di kisaran 3%.
Karena itu, kenaikan 5,1% dinilainya layak bagi pekerja dan masih terjangkau bagi pengusaha. Tambahan penghasilan ini diharapkan akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Daftar Kenaikan UMP 2022, DKI Jakarta Masih Tertinggi
“Dengan kenaikan ini, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang kayak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” kata Anies dalam siaran pers 18 Desember 2021, seperti diberitakan Bisnis.com.
Dengan nilai Rp4.641.854, UMP Jakarta 2022 terbaru tetap merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Daftar lengkap UMP 2022 dari Aceh hingga Papua
Provinsi | UMP 2022 (Rp) | Provinsi | UMP 2022 (Rp) | |
Aceh | 3.166.460 | Kalimantan Selatan | 2.906.473 | |
Sumatra Utara | 2.522.609 | Kalimantan Timur | 3.014.497 | |
Sumatra Barat | 2.512.539 | Kalimantan Barat | 2.434.328 | |
Sumatra Selatan | 3.144.446 | Kalimantan Tengah | 2.922.516 | |
Bengkulu | 2.238.094 | Kalimantan Utara | 3.016.738 | |
Riau | 2.938.564 | Sulawesi Selatan | 3.165.876 | |
Kepulauan Riau | 3.050.172 | Sulawesi Utara | 3.310.723 | |
Jambi | 2.649.034 | Sulawesi Tengah | 2.390.739 | |
Bangka Belitung | 3.264.881 | Sulawesi Tenggara | 2.710.595 | |
Lampung | 2.440.486 | Sulawesi Barat | 2.678.863 | |
DKI Jakarta | 4.641.854 | Gorontalo | 2.800.580 | |
Jawa Barat | 1.841.487 | Nusa Tenggara Barat | 2.207.212 | |
Jawa Tengah | 1.813.011 | Nusa Tenggara Timur | 1.975.000 | |
Jawa Timur | 1.891.567 | Maluku | 2.619.312 | |
DI Yogyakarta | 1.840.951 | Maluku Utara | 2.862.231 | |
Banten | 2.501.203 | Papua Barat | 3.200.000 | |
Bali | 2.516.971 | Papua | 3.561.932 |
Dari tabel di atas, UMP Jakarta merupakan satu-satunya yang melampaui nilai Rp4.000.000. Nominal UMP ibu kota bahkan lebih dari 2,5 kali lipat dari UMP Jawa Tengah yang merupakan UMP terendah di Indonesia.
Grafik UMP Jakarta tahun ke tahun
Grafik persentase kenaikan UMP DKI dalam lima tahun terakhir
Sejak 2017 hingga 2020, kenaikan UMP Jakarta selalu stabil di atas angka 8% seperti dalam grafik. Namun, gelombang pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir yang menghantam dunia usaha telah menyebabkan pemerintah tidak menaikkan upah minimum secara nasional pada 2021.
Baca Juga: Daftar Hari Libur Nasional 2022, Pantau Cuti Massal Karyawan
Sementara, DKI Jakarta saat itu menaikkan UMP sebesar 3,27% secara terbatas, yakni hanya berlaku untuk sektor usaha yang tidak terdampak pandemi, sedangkan perusahaan yang terdampak tidak wajib menerapkan kenaikan upah. Selanjutnya, UMP 2022 membuat tren kembali naik, meski belum sebesar rata-rata kenaikan UMP sebelum pandemi.
Hal lain yang tak kalah penting dari penetapan UMP Jakarta ini adalah instruksi Gubernur DKI yang mewajibkan para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaan mereka dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Struktur dan skala upah inilah yang menjadi pedoman pengupahan bagi pekerja secara umum.
Upah minimum hanya merupakan batas upah terendah untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan, pengupahan karyawan dengan masa kerja satu tahun atau lebih mengikuti jenjang upah dalam struktur dan skala upah perusahaan.
Pengaturan struktur dan skala upah otomatis di Gadjian
Menyusun struktur dan skala upah perusahaan lebih mudah dan praktis dengan aplikasi payroll Indonesia Gadjian. Pengusaha tak perlu repot membuat kisaran angka upah secara manual untuk setiap golongan jabatan di organisasi, karena Gadjian dapat menyusun struktur dan skala upah dan menampilkan angka secara otomatis dengan metode trend and progressive.
Gadjian adalah sistem HRIS perusahaan yang menawarkan fitur hitung gaji online yang andal, cepat, dan minim error. HR dan Finance yang kerap pusing saat penggajian perlu mencoba software cloud yang serba otomatis ini.
Dengan Gadjian, menghitung gaji, tunjangan, lembur, THR, BPJS, hingga pajak penghasilan untuk karyawan tetap, kontrak, harian lepas, maupun tenaga ahli, dapat dikerjakan sekaligus sehingga lebih menghemat waktu. Kalkulator slip gaji karyawan di aplikasi ini berjalan otomatis, dan tidak membutuhkan rumus-rumus Excel.
Baca Juga: Aturan Menyusun Struktur dan Skala Upah Terkini
Perhitungan PPh 21 yang biasanya rumit dan wajib memperhatikan berbagai ketentuan dalam regulasi perpajakan, kini bisa dikerjakan oleh siapa pun dengan Gadjian. Cukup dengan sedikit pengaturan di awal, fitur hitung PPh 21 Online akan membantu HR menghitung pajak penghasilan karyawan dengan tiga metode, gross, gross up, dan net.
Gadjian bukan hanya membuat pekerjaan administrasi HR lebih mudah dan praktis, tetapi juga membantu menghemat keuangan perusahaan hingga puluhan juta rupiah setahun.