Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah mengeluarkan Surat Edaran No B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum 2022, yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Tanah Air, tertanggal 9 November 2021. Surat edaran kenaikan upah 2022 itu memerintahkan gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sesuai PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Baca Juga: Tanya Jawab UU Cipta Kerja: Perjanjian Kerja dan Pengupahan
Batas waktu penetapan UMP adalah 21 November 2021, dan upah minimum akan berlaku mulai 1 Januari 2022.
Rata-Rata Kenaikan Upah Minimum 2022
Berdasarkan formula perhitungan upah minimum terbaru dalam PP Pengupahan tersebut, diperoleh angka rata-rata kenaikan upah minimum 2022 secara nasional sebesar 1,09%. Ini tidak berarti UMP setiap provinsi naik secara seragam sebesar 1,09%, tetapi tergantung pada data perekonomian daerah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data BPS rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur,” kata Ida dalam pernyataan resmi, Selasa, 16 November, seperti dikutip CNBC Indonesia.
Mengacu pada PP No 36 Tahun 2021, kenaikan UMP 2022 didasarkan pada kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian yang diukur menggunakan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan upah median. Ini berbeda dengan sebelumnya, di mana upah minimum dihitung berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto.
Provinsi Tanpa Kenaikan UMP di Tahun 2022
Nilai UMP 2022 ditetapkan di antara rentang batas atas dan batas bawah. Dalam PP yang merupakan turunan UU Cipta Kerja itu, disebutkan bahwa apabila UMP tahun berjalan lebih tinggi dari nilai batas atas, maka gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan tahun berikutnya, alias tidak ada kenaikan.
Dengan ketentuan ini, empat provinsi tidak diperbolehkan menaikkan UMP 2022, yaitu Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Alasannya, UMP mereka tahun ini telah melampaui nilai batas atas.
“Empat provinsi ini nilai upah minimumnya sudah melebihi batas atas. Kalau dinaikkan lagi dia akan makin melambung tidak bagus,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam seminar Proses Penetapan Upah Minimum, 15 November, seperti diberitakan Bisnis.com.
Bagaimana dengan UMP di provinsi lainnya?
DKI Jakarta Tertinggi, DI Yogyakarta Terendah
Setiap provinsi menyesuaikan UMP di angka rata-rata 1,09%. UMP DKI Jakarta 2022 masih merupakan yang tertinggi di Indonesia, sedangkan UMP Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi yang terendah.
Saat ini UMP di wilayah ibu kota adalah Rp4.416.186,55. Pada November 2021, Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan kenaikan 0,85% sehingga UMP Jakarta menjadi Rp4.453.935. Namun, sebulan kemudian, Anies meninjau ulang angka tersebut, dan memutuskan untuk memperbesar persentase kenaikan menjadi 5,1%, sehingga UMP DKI Jakarta terbaru adalah Rp4.641.854.
Baca Juga: Cara Hitung PPh 21 Karyawan Terbaru Sesuai UU HPP
Sementara, UMP Jogja 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,30% menjadi Rp1.840.915,53, dari sebelumnya Rp1.765.000.
Daftar UMP 2022 di 34 Provinsi yang Telah Disahkan
Penerapan Upah Minimum
Sesuai PP Pengupahan, UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Upah minimum dapat terdiri atas upah tanpa tunjangan, atau upah pokok dan tunjangan tetap.
Jika komponen upah terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap, maka jumlah gaji pokok sekurang-kurangnya 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap. Misalnya, jika UMP Jakarta 2022 adalah Rp4.641.854, maka gaji pokok DKI Jakarta untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun minimal Rp3.481.390 jika disertai komponen tunjangan tetap.
Pengecualian Upah Minimum
UMP dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil, di mana upah untuk skala usaha tersebut didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dengan ketentuan nilai upah paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, dan paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.
Upah minimum juga tidak berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Kebijakan upah karyawan dengan masa kerja 1 tahun atau lebih wajib berpedoman pada struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan, yang didasarkan pada produktivitas dan kemampuan perusahaan.
Sedangkan aturan kenaikan upah karyawan disepakati dalam perjanjian kerja atau ditetapkan dalam peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama.
Struktur dan skala upah perusahaan dapat disusun menggunakan beberapa metode, seperti poin faktor dan dua titik, namun cara paling mudah adalah menggunakan aplikasi HRIS Gadjian.
Baca Juga: Perbandingan UMP Jakarta 2022 dan Lima Tahun Terakhir
Dengan fitur struktur dan skala upah, Anda dapat menyusun struktur golongan jabatan dalam organisasi perusahaan beserta kisaran gaji pokok secara otomatis dengan menggunakan metode trend and progressive.
Gadjian juga menyederhanakan sistem penggajian di perusahaan Anda dengan otomatisasi perhitungan gaji, tunjangan, lembur, THR, bonus, BPJS, termasuk potongan pajak penghasilan PPh 21 atau PPh 26 karyawan.
Software payroll berbasis cloud terbaik ini memiliki kalkulator hitung online yang efisien untuk menghemat waktu dan biaya kelola administrasi penggajian. Anda tidak lagi membutuhkan perhitungan manual di kolom Excel yang rumit dan memiliki risiko kesalahan yang tinggi.
Pembayaran gaji karyawan setiap bulan juga bisa melalui aplikasi dari Fast-8 ini. Dengan fitur Mandiri Cash Management (MCM) dan Flip yang terintegrasi dengan Gadjian, proses transfer gaji ke rekening karyawan menjadi lebih praktis, cepat, dan aman.
Ingin mencoba aplikasi Gadjian lebih dulu? Kami menyediakan akun demo gratis untuk 14 hari.
